Pemerintah Tidak Anak Tirikan Sumut Pada Pembangunan Nasional

Staf Khusus Presiden untuk Pembangunan dan Otonomi Daerah, Velix V Wanggai
Laporan Wartawan Tribun Medan/Raden Armand

Tribun Medan - Jumat, 22 April 2011 11:14 WIB 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Staf Khusus Presiden untuk pembangunan dan otonomi daerah, Velix V Wanggai menyebutkan Provinsi Sumatera Utara tidak dianaktirikan dalam pembangunan oleh Pemerintah Indonesia.

Begitu banyak potensi yang dapat dikembangkan seperti Danau Toba, perkebunan dan pertambangan. Tentunya itu menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia mengutamakan pembangunan dari Wilayah Sumut.

"Sumatera Utara merupakan wilayah strategis nasional dan termasuk pusat ekonomi," Papar Velix saat ditemu di Bandara Polonia Medan, Kamis (21/04/2011).

Menurutnya, semuanya itu adalah cacatan penting oleh pemerintah pusat. Terbukti Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudoyono tengah merancang master plan untuk pembangunan nasional tanpa mengenyampingkan Provinsi Sumut.

"Peresmiannya pada tanggal 20 Mei 2011 mendatang,"Katanya lagi didampingin oleh Ketua Wilayah Jaringan Nusantara Sumut, Semangat Purba.

Dalam prioritas percepatan dan perluasan ekonomi nasional Velix menambahkan akan diprogramkan dari tiga aspek yakni aspek regulasi, pembiayaan dan pembenahan tata ruang dan tata kota di Sumut.

Dengan bekerja sama BUMN dan perusahaan swasta diharapkan dapt memberikan kontribusi besar guna niatan baik pemerintah.

Editor : Budi
Sumber : Tribun Medan

PKS Minta Maaf Soal Insiden Kain Merah Putih di Tasikmalaya

Minggu, 24/04/2011 21:22 WIB
PKS Minta Maaf Soal Insiden Kain Merah Putih di Tasikmalaya
Ramadhian Fadillah - detikNews


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta maaf soal insiden terinjak-injaknya kain merah putih dalam perayaan HUT PKS di Tasikmalaya. PKS berjanji akan lebih selektif dalam memilih acara.

"DPD PKS Tasikmalaya dan DPW PKS Jawa Barat, telah menyampaikan permohonan maaf karena kekeliruan sumbangan acara tersebut. Pengurus PKS setempat berjanji akan lebih ketat mengontrol acara-acara sensitif yang bisa timbulkan kesalahpahaman masyarakat," ujar mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam akun twitternya, Minggu (24/4/2011).

Dalam akunnya, Tifatul juga menyampaikan penjelasan panitia HUT atau milad PKS di Tasikmalaya. Menurutnya, bukan kader PKS yang melakukan aksi teatrikal itu. Melainkan salah satu pengisi acara dari SMU Muttaqien.

"Pada acara milad kali ini DPD PKS Tasik juga melibatkan masyarakat selain kader PKS seperti pelajar SMU, anak-anak jalanan, pengamen dan sebagainya," terang Tifatul.

Dalam acara itu, pelajar putri SMU Muttaqien membawakan aksi teatrikal. Tanpa sengaja, kain merah putih yang digunakan dalam pertunjukan terinjak-injak.

"Salah satunya putri-putri SMU Muttaqien menyumbang tarian teaterikal membawa kain besar, yang dibimbing oleh guru-guru mereka. Dalam teatrikal tersebut, bendera besar tersebut terinjak-injak. Melihat kejadian tersebut, polisi menyetop acara tersebut dan memeriksa penanggung jawabnya," tulis Menkominfo ini.


(rdf/asp)

Injak-injak Kain Merah Putih, Pengisi Acara HUT PKS Diamankan Polisi

Minggu, 24/04/2011 20:46 WIB
Injak-injak Kain Merah Putih, Pengisi Acara HUT PKS Diamankan Polisi
Andi Saputra - detikNews


Jakarta - Pemain teater Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginjak-injak kain merah-putih berukuran 2x6 meter. Aksi ini dilakukan dalam acara Ultah PKS ke-13 di Tasikmalaya. Atas tindakan tersebut, polisi langsung menghentikan acara dan menggiring pemain teater ke Mapolres.

"Betul, saat peringatan HUT PKS di Stadion Dadaha ada penampilan seni perkusi yang menggunakan kain merah putih ukuran 2x6 meter," kata Kapolresta Tasikmalaya, AKBP Gupuh Setiono saat berbincang dengan detikcom, Minggu, (24/4/2011).

Menurut Gupuh, kain tersebut digunakan sebagai alas dan terinjak-injak oleh pemain. "Sehingga kami ambil tindakan penghentian acara," terangnya.

Usai acara dihentikan, para pemain digiring ke Mapolresta untuk dimintai keterangan. "Masih kami dalami peristiwa ini apakah ada unsur pidananya atau tidak," tutur Gupuh.

(asp/rdf)

Jaringan Nusantara Anggap Informasi WikiLeaks Sumir

Jakarta – Wakil Ketua Jaringan  Nusantara (JN) yang juga pengamat intelijen Dinno Cresbon mengtakan, Harian The Age,  yang  memuat berita utama tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu tidak berdasar dan sumir.

“Laporan itu tidak ada sumber yang jelas dan hanya mengada-ada,” kata Dinno kepada wartawan di Jakarta, Jum’at (11/3).

Lebih lanjut Dinno menjelaskan,  pemberitaan miring tentang Presiden SBY yang diangkat media Australia tersebut tidaklah berdasarkan kebenaran, terlebih karena bersumber dari Wikileaks.

"Pemberitaan ini kita ketahui bersumber dari Wikilekas dan kita tahu bahwa Wikileaks telah banyak membuat berita hampir di setiap negara. Kita pun tahu kredibilitas Wikilekas sulit dipertanggungjawabkan secara hukum," ujarnya.

Secepatanya, lanjut Dinno, pemerintah  harus meminta keterangan dari Kedutaaan Besar AS di Jakarta untuk memberikan penjelasan kepada publik agar permasalahan ini tuntas.

"Kalau tidak secepatnyameminta keterangan pada Dubes AS di Jakarta, permaslahan ini akan meresahkan publik,” kata Dinno.

Diberitakan sebelumnya, kawat-kawat diplomatik tersebut, yang diberikan WikiLeaks khusus untuk The Age, juga mengatakan, Yudhoyono secara pribadi telah campur tangan untuk memengaruhi jaksa dan hakim demi melindungi tokoh-tokoh politik korup dan menekan musuh-musuhnya serta menggunakan badan intelijen negara demi memata-matai saingan politik dan, setidaknya, seorang menteri senior dalam pemerintahannya sendiri.

Dalan laporan diplomatik AS yang dimuta di wekelaekst tersebut juga mneyebutkan, tersebut mengatakan, segera setelah menjadi presiden pada tahun 2004, Yudhoyono mengintervensi kasus Taufik Kiemas, suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Yudhoyono dilaporkan telah meminta Hendarman Supandji, waktu itu Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, menghentikan upaya penuntutan terhadap Taufik Kiemas untuk apa yang para diplomat AS gambarkan sebagai "korupsi selama masa jabatan istrinya".

Pada Desember 2004, kedutaan AS di Jakarta melaporkan bahwa salah satu informan politiknya yang paling berharga, yaitu penasihat senior Yudhoyono sendiri, TB Silalahi, sudah menyarankan Hendarman Supandji yang telah mengumpulkan "cukup bukti tentang korupsi Taufik Kiemas untuk menangkap Taufik".

Namun, Silalahi, salah seorang kepercayaan Yudhoyono di bidang politik, mengatakan kepada kedutaan AS bahwa Presiden "secara pribadi telah memerintahkan Hendarman untuk tidak melanjutkan kasus Taufik". Tidak ada proses hukum yang diajukan terhadap Taufik, seorang tokoh politik berpengaruh yang kini menjadi Ketua MPR. (Icahn/dwi)

Jaringan Nusantara Minta Partai Koalisi Tertibkan Aggotanya di DPR

Jaringan Nusantara Minta Partai Koalisi Tertibkan Aggotanya di DPR
Posted by Linda on 2011/2/16 19:37:44 (122 reads)


Jakarta – Dewan Pipinan Pusat Jaringan Nusantara (JN) meminta agar partai koalisi pemeritah bisa menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Mengingat kelakuan para anggota DPR dari partai koalisi tesrebut sudah menunrunkan wibawa pemeritahan.


“Kita minta para Ketua umum partai koalisi agar bisa menertibkan anak buahnya yang duduk sebagai anggota DPR,” kata ketua pelaksana harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jaringan Nusantara Iwan Yakobus Kurniwan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/2).


Menurut Iwan, terkait upaya anggota Dewan yang sedang menggalang panitia angket mafia pajak, ini jelas-jelas bukan solusi sebuah penyelesaian yang baik. Namun, ini merupakan wilayah politis yang muaranya nanti adalah transaksi “bargening” politik.


“Sikap anggota Dewan yang sedang menggalang dukungan panitia angket mafia pajak tersebut jelas perbuatan politis. Hal ini perlu kita cermati bersama. Pasti ada yang diinginkan oleh anggota Dewan tersebut,” ujar Iwan.


Hendaknya, menurut Iwan, para Pimpinan partai koalisi harus bersikap tegas agar menertibkan anggotanya yang duduk di DPR. Kalau hal ini tidak segera disikipai dikhawatirkan akan melemahkan kewibawan pemerinitah. Karena kelakuan para politikus di Senayan tersebut sudah keluar dari etika koalisi. Meskipun, etika dalam koalisi tersebut tidak tercantum dalam kesepakatan formal, tegasnya.



“Hendaknya para akrobator Senayan sadar peran dan sadar panggung. Harusnya, seluruh instrumen partai koalisi bisa menjaga pemerintahan bukan malah menjatuhkannya,” kata Iwan.


Lanjut Iwan, kelakuan partai koalisi saat ini sudah banyak yang menyimpang dan seolah-olah mendelegitimasi pemerintah dan membangun upaya “bargening” politik.



“Satu cacatan buat kita bersama pansus Century yang yang begitu menghebohkan kita bersama seakan-akan akrobator tersebut paling berbuat bagi negari ini. Ternyata hasilnya tetap di proses dengan format hukum,” pungkasnya. (dwitanto/Rub)