Kamis, 28 Oktober 2010

JN Peduli Mentawai.

Rekan-rekan JN seluruh Indonesia kami membuka Posko JN Peduli Mentawai. Bantuan Logistik dari rekan-rekan JN dapat disalurkan ke Posko kita di Sumatera Barat.Call Center Posko JN peduli mentawai : 0751-9826781, 08526342...1237

Untuk Donasi dapat disalurkan ke nomor rekening:

a) No Rekening 0321 594 491, BCA Cabang KCU Padang;

b) No Rekening 111 000 565 0219, Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol ;

c) No Rekening 040 1090 358, Bank Bukopin Cabang Padang;

d) No Rekening 005 088 3031, BNI Cabang Imam Bonjol Padang;

e No Rekening 5703 044 677, Bank Panin Cabang KCU Padang;

f) No Rekening 4110 1000 25163, Bank CIMB Niaga Cabang Padang;

gk) No Rekening 421 0351 622, Bank Muamalat Cabang Padang;

h) No Rekening 410 1984 414, Bank Permata Cabang Padang;

i) No Rekening 340 8100 24877, Bank OCBC NISP Cabang Padang

Call Center Posko JN peduli mentawai : 0751-9826781, 08526342123

DPR: Rp100 M Tersedia untuk Mentawai-Merapi

DPR: Rp100 M Tersedia untuk Mentawai-Merapi

Kamis, 28 Oktober 2010
Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila
 
VIVAnews - Dewan Perwakilan Rakyat telah menyepakati tambahan dana siaga untuk bencana alam sebesar Rp100 miliar.

"Barusan, rapat bersama Menteri Keuangan, Kepala BNPB, memastikan anggaran Rp100 miliar on call untuk Mentawai dan Merapi," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. "Kekhawatiran pemerintah dana menipis tidak perlu lagi," katanya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 28 Oktober 2010.

DPR sendiri, kata Priyo, akan mendatangi lokasi bencana di Mentawai dan Merapi dalam waktu dekat. "Rencananya pimpinan Dewan bersama Komisi VIII, meski pun beberapa anggota Dewan sudah berada di lapangan, akan meninjau hari Senin," kata Priyo.

Selain itu, pimpinan Dewan sudah menyerukan anggota yang kunjungan kerja ke daerah untuk mempersingkat kunjungan dan segera kembali ke Jakarta biar membantu Mentawai dan Merapi.

Hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah berkunjung ke Mentawai. Selain melihat pelaksanaan tanggap darurat, SBY juga menyerahkan dana Rp1 miliar untuk tahap tanggap darurat. (hs)

Wedhus Gembel Muncul Lagi dari Puncak Merapi

Wedhus Gembel Muncul Lagi dari Puncak Merapi
"Kira-kira luncurannya sejauh 3 kilometer mengarah ke Kali Gendol."
Kamis, 28 Oktober 2010, 18:57 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Gunung Merapi kembali mengeluarkan lahar panas sekitar pukul 16.00 WIB. Jarak luncuran lahar panas tersebut diperkirakan mencapai 3 kilometer mengarah ke arah Kali Gendol. Aktivitas ini diketahui oleh tim satkorlak yang terdiri dari TNI, SAR dan petugas lain yang sedang melakukan evakuasi hewan ternak korban Merapi.

Wakil Bupati Sleman, Yuni Satya Rahayu, mengatakan lahar panas terlihat meluncur berdasarkan laporan dari petugas tim evakuasi hewan ternak yang sedang melakukan evakuasi di sekitar Kinahrejo dan Kaliadem.

“Tadi ada laporan dari Pak Widi, Ketua Satkorlak, yang menginformasikan jika ada luncuran lahar panas. Kira-kira luncurannya sejauh 3 kilometer mengarah ke Kali Gendol,” kata dia menirukan ucapan Widi Sutikno, Komandan Satkorlak Tanggap Darurat Bencana Merapi Sleman, Kamis, 28 Oktober 2010.

Yuni menambahkan, sebelum adanya luncuran, sejumlah petugas tim evakuasi merasakan getaran-getaran yang cukup kuat sekitar lereng Merapi. “Kalau lahar akan meleleh biasanya didahului dengan getaran-getaran. Sehingga, tim evakuasi hewan ternak langsung ditarik turun. Karena kondisi bahaya,” ucapnya.

Menurut Kepala Pusat Vulkonologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitasnya pada pukul 16.16, dengan mengeluarkan awan panas alias wedhus gembel.

"Ada luncuran awan panas lagi. Kali ini tingginya 3,5 kilometer," kata Kepala Pusat Vulkonologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 28 Oktober 2010.

Surono menjelaskan, kali ini arah awan panas Merapi mengarah ke selatan. Mengenai dugaan adanya korban jiwa, Surono mengaku belum tahu. "Saya belum menerima laporan," ujarnya.

Pada 26 Oktober, Merapi dua kali mengeluarkan awan panas. Saat kejadian awan panas wedhus gembel dimuntahkan dari Merapi pada Selasa 26 Oktober 2010, sekitar pukul 17.02 WIB dan sirine peringatan mengaung di kampung Mbah Maridjan, sejumlah wartawan yang berada di rumah kuncen itu berhasil dievakuasi.

Korban Tewas Mentawai Menjadi 337 Orang

Tsunami Mentawai
Korban Tewas Mentawai Menjadi 337 Orang
 
AFP/BAY ISMOYO

 

PADANG, KOMPAS.com — BPBD Sumbar mencatat korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami di Mentawai yang telah ditemukan sebanyak 337 orang.
"Sebelumnya korban meninggal dunia sebanyak 311 orang, namun saat ini bertambah menjadi 337 orang yang telah ditemukan," kata Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Sumbar Ade Edwar, Kamis (28/10/2010).
Menurut dia, data tersebut didapat dan dilaporkan BPBD Mentawai kepada BPBD Sumbar pada setiap satu jam.
"Setiap satu jam, BPBD Mentawai memberikan laporan kepada BPBD Sumbar mengenai data korban tewas dan warga hilang," katanya.
Dia mengatakan, warga yang hilang akibat diterjang gempa dan tsunami di Kabupaten Mentawai mencapai 338 jiwa.
"Untuk korban luka berat sebanyak 265 orang, luka ringan 140 orang, dan warga dalam pengungsian sebanyak 4.000 jiwa," katanya.
Sekolah yang rusak sebanyak empat SD dan satu unit gedung SMP, sedangkan fasilitas umum yang rusak antara lain gereja sebanyak empat unit, puskesmas tiga unit, 426 rumah warga rusak berat, 200 rumah warga rusak ringan, jembatan 10 unit, serta jalan P2D sepanjang 8 kilometer.
Dia mengatakan, dari pulau yang ada di Kabupaten Mentawai, tercatat dua pulau yang terparah akibat terjangan gempa dan tsunami, yakni Pulau Pagai Selatan dan Pagai Utara.
Menurut dia, korban pengungsian yang berada di Kecamatan Pagai Selatan Desa Bulasat diperkirakan 2.400 jiwa pada Dusun Luranabana, Limoksu, Maonai, dan Moping. Mereka belum mendapatkan bantuan.
"Lokasi tersebut sangat sulit dicapai oleh tim bantuan dan juga disebabkan kekurangan bahan bakar minyak (BBM) untuk menuju tempat tersebut melalui laut," katanya.
Dia menambahkan, beberapa daerah lainnya yang berada di Kabupaten Mentawai sudah mendapatkan bantuan oleh Tim Bantuan bagi korban gempa dan tsunami.
"Bantuan terus saja berdatang dari para donatur ke posko bantuan bencana untuk membantu korban gempa dan tsunami," katanya.
Bantuan yang diterima tersebut telah disalurkan ke Kabupaten Mentawai melalui jalur laut yang diberangkatkan dari Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Bungus, Kota Padang.
Sejak terjadinya gempa dan tsunami di Kabupaten Mentawai, lanjut Ade Edawar, BPBD Sumbar sudah membuka posko bantuan.
"Posko bantuan tersebut berada di Jakarta ada dua tempat, yakni Bandara Cengkareng serta Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan posko di Kota Padang juga ada dua tempat, yakni Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ketaping, Pelabuhan Teluk Bayur, serta Pelabuhan Bungus Padang," kata Ade Edwar.
Hasil sementara Pilkada Karo berdasarkan nomor urut :

1: • Siti Aminah br Prangin2 & Salmon Sumihar Sagala             = 30.512
2: • Riemenda Ginting & Aksi Bangun                                         = 20.011
3: • Sumbul Sembiring & Paham Ginting                                     = 18.498
4: • Roberto Sinuhaji & Firman Amin                                           = 7.048
5: • Abed Nego Sembiring & Sanusi Surbakti                              = 11.977
6: • Nabari Ginting & Paulus Sitepu                                             = 14.821
7: • Petrus Sitepu & Kornalius Tarigan                                        = 15.204
8: • HM. Ramli Purba & Roni Barus                                              =  6.980
9: • Kena Ukur Surbakti & Terkelin Brahmana                            = 24.581
10: • Andy Natanael Manik & Fahkry Samadin Tarigan               =  7.013

Selasa, 26 Oktober 2010

Korban Tewas Tsunami Mentawai Bertambah

Korban Tewas Tsunami Mentawai Bertambah
Malam ini, sejumlah sumber menyebut korban tewas akibat tsunami mencapai 100 lebih.
Selasa, 26 Oktober 2010, 21:21 WIB
Arfi Bambani Amri
VIVAnews - Sebelumnya gempa Mentawai diberitakan tak ada tsunami, namun rupanya pantai barat gugusan kepulauan itu luluh lantak terkena gelombang laut karena gempa itu. Korban tewas sampai malam ini diperkirakan sudah tembus lebih dari 100 orang.

Perkiraan ini dikeluarkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat, Harmensyah, yang merilis angka tewas 108 orang dan hilang 502 orang. Kementerian Kesehatan lebih tinggi lagi, korban tewas mencapai 113 orang. Sementara Kepala Satuan Koordinasi Pelaksana BPBD Sumbar, Ade Edward, baru merilis angka korban 80 orang.

Rahmadi, seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat Yayasan Citra Mandiri yang berada di lokasi melaporkan korban  tewas mencapai 87 orang. "Terbanyak di Pulau Pagai Utara dan Pagai Selatan," katanya kepada VIVAnews, Selasa 26 Oktober 2010.

Menurut Rahmadi yang biasa melakukan pemberdayaan masyarakat di Pagai, kondisi terparah dialami pantai barat sejumlah pulau di Mentawai. Di kawasan ini umumnya terdapat perumahan warga dan resor wisata karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia.

Tsunami ini muncul 15 menit setelah gempa 7,2 skala Richter muncul pada pukul 21.42, Senin 25 Oktober 2010. Tsunami, menurut saksi mata, mencapai ketinggian 3 meter di sebuah kawasan wisata.
(Laporan Eri Naldi | Padang, umi)

• VIVAnews

Minggu, 24 Oktober 2010

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Tap XI/MPR/1998

Gelar Pahlawan untuk Soeharto Langgar Tap XI/MPR/1998  
Hery Winarno - detikNews


Jakarta - Masuknya nama mantan Presiden Soeharto sebagai salah satu calon penerima gelar Pahlawan Nasional terus menuai kontroversi. Jika pada akhirnya Soeharto menyandang kehormatan tersebut, sama saja negara melanggar Ketetapan (Tap) MPR No XI/MPR/1998.

"Usai tumbangnya Soeharto pada tahun 1998, pemerintah membuat Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN yang mensyaratkan pengusutan mantan Presiden Soeharto dan kroninya. Dengan diangkatnya Soeharto (menjadi pahlawan nasional) sama artinya dengan mengebiri Tap MPR itu," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam diskusi bertajuk 'Eksponen 98 dan Aktivis Menolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, di Kompleks Bumi Asri C3, Legamas, Perdatam Pancoran, Jakarta, Minggu (24/10/2010).

Abdullah sangat menyayangkan apa yang menjadi amanat Tap MPR itu akhirnya dimentahkan begitu saja. Dengan begitu kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi selama Soeharto menjabat sudah jelas tidak akan ada kepastian hukumnya.

"Kalau Soeharto dijadikan pahlawan nasional maka dipastikan pengusutan kasus KKN yang dilakukan pada Soeharto akan mandek," kata dia.

Selain itu, banyaknya catatan kasus yang mengeliling Soeharto, menjadikan mantan penguasa Orde Baru itu tidak pantas sama sekali menerima gelar apa pun. Khusus di bidang ekonomi, kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun justru mewariskan banyak utang.

"Soeharto tidak pantas jadi Pahlawan Nasional, rezim ini banyak mewariskan utang. Soeharto juga terlibat melakukan pelanggaran HAM dengan membentuk sistem oligarki untuk kepentingan kalangannya sendiri," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah sudah menyaring 10 nama calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, HM Soeharto dari Jawa Tengah, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur.

Selanjutnya Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.

Jumat, 22 Oktober 2010

KPK Tahan Gubernur Sumut Syamsul Arifin

KPK Tahan Gubernur Sumut Syamsul Arifin 
Fajar Pratama - detikNews



Syamsul Arifin (Khairul/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin. Syamsul ditahan sebagai tersangka korupsi kasus penyalahgunaan APBD Langkat tahun 2000-2007.

Pantauan detikcom, Syamsul keluar dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/10/2010) pukul 20.50 WIB. Dia langsung masuk ke mobil Kijang kapsul silver bernopol B 2040 BQ.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan dia akan dibawa ke Rutan Salemba. Syamsul yang mengenakan kemeja putih mukanya terlihat murung. Saat dikelilingi dan ditanya-tanya wartawan dia tetap bungkam dan tidak menjawab. Setelah masuk dan sebelum menutup pintu mobil, Syamsul mengatakan, "Ini risiko pemimpin".

"Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dan pengelolaan kas daerah kabupaten langkat serta penyalahgunaan APBD Kabupaten Langkat Tahun 2000-2007 penyidik KPK melakukan penahanan terhadap tersangka atas nama SA (mantan bupati Langkat 1999-2007)," ujar Plt jubir KPK Priharsa Nugraha.

Untuk sementara demi kepentingan penyidikan, KPK menahan Syamsul selama 20 hari terhitung sejak 22 Oktober 2010. Atas perbuatannya, Syamsul oleh KPK dijerat dengan pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, dan atau Pasal 8, dan atau Pasal 13 UU 31 Tahun 1999, seperti yang diubah UU 20 Tahun 2001 Tipikor, Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHAP. (nwk/nwk)

Gubernur Sumut Ditahan KPK, Golkar akan Berikan Bantuan Hukum

Gubernur Sumut Ditahan KPK, Golkar akan Berikan Bantuan Hukum 
Khairul Ikhwan - detikNews



Syamsul Arifin (Khairul/detikcom)
Medan - Penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Syamsul Arifin terkait kasus korupsi, menuai keprihatinan dari Partai Golkar. Golkar akan memberikan bantuan hukum.

Syamsul merupakan kader Golkar dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut.

Ketua DPP Golkar Ade Komaruddin yang juga Ketua Umum DPP Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), menyatakan, hal ini merupakan cobaan bagi partai. Pihaknya akan berusaha membantu dengan memberikan advokasi bantuan hukum.

“Kita akan memberikan bantuan hukum,” kata Ade Komaruddin di Hotel Polonia, Jl Sudirman, Medan, Sumut Jumat (22/10/2010) malam. Ade memberikan keterangan kepada wartawan setelah melantik pengurus DPD SOKSI Sumut.

Disebutkan Ade, kendati penahanan dilakukan terhadap Syamsul, namun semua pihak hendaknya mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Selain itu, Ade memastikan Golkar di Sumut akan tetap solid dan menghadapi situasi ini.

“Secara organisasi, semua infratruktur partai akan tetap berjalan sebagaimana biasa. Tidak akan terganggu dengan penahanan ini. Kader-kader di Sumatera Utara akan tetap solid,” kata Ade.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, Syamsul Arifin sebenarnya diundang untuk hadir dalam acara pelantikan kepengurusan DPD SOKSI Sumut dan akan memberikan kata sambutan dalam kapasitas sebagai Ketua Golkar Sumut. Namun karena dia berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan KPK, maka Syamsul tak bisa datang.

Hanya karangan bunga ucapan selamat atas pelantikan itu yang datang dari Syamsul. Karangan bunga itu dipajang secara mencolok di depan pintu masuk menuju lokasi acara.

Senin, 18 Oktober 2010

Tidak Ada Uang, Demo Tidak Jalan

Setahun SBY-Boediono (5)
Tidak Ada Uang, Demo Tidak Jalan  
Deden Gunawan,M. Rizal - detikNews




"Di sini memang buat tempat nongkrong dan berdiskusi para mahasiswa dan aktivis. Jadi kafe ini bukan tempat gaul seperti kafe-kafe yang lain," jelas  Haris Rusli, pengelola Doekoen Coffee kepada detikcom.


Di kafe ini memang beberapa aktivis dan mahasiswa sering berkumpul dan berbagi informasi terkait isu yang sedang aktual. Selain itu kafe ini juga sering dijadikan tempat untuk konsolidasi sejumlah aksi yang akan dilakukan para aktivis. Diakui Haris, tempat konsolidasi para aktivis mahasiswa saat ini memang tidak seperti dulu yang banyak dilakukan di kampus, kos-kosan, atau di warung kopi pinggir jalan.


Salah satu penyebab mendeknya aksi turun ke jalan yang dilakukan aktivis mahasiswa lantaran mengibarkan bendera masing-masing. Selain itu, agenda yang diperjuangkan juga berbeda-beda. Belum ada isu sentral yang membuat mereka bersatu dalam mengusung sebuah isu untuk dibawa turun ke jalan.


Parahnya lagi, saat ini mindset mahasiswa terkait kegiatan aksi tidak lepas dari uang. Sehingga ketika mereka diajak turun ke jalan mereka akan bertanya berapa jumlah uang yang bisa mereka terima dalam setiap aksi. Hal inilah yang membuat ajakan untuk turun ke jalan tidak direspons oleh kebanyakan mahasiswa saat ini.


"Mereka akan sulit diajak turun ke jalan kalau tidak ada uangnya. Alasan mereka setiap aksi politik itu terkait uang dan jabatan. Ini sulitnya menggerakan para mahasiswa untuk melakukan aksi turun ke jalani," ujar Haris.



Komentar terkini (18 Komentar)
Urutkan berdasar :
<blink><strong style="color:red;text-align:center;padding:20px;">Javascript harus diaktifkan terlebih dahulu</strong></blink>

Abunawas bin Orawaras Sebagian masyarakat sudah banyak yg tahu kalo BEM bisa di bayar untuk demo dan bisa di bayar untuk tidak ber demo. Cukup sulit sekarang untuk mencari para pedemo yg berpikir secara nasionalisme murni. Demo sudah merupakan lahan side bussiness buat sebagian mahasiswa. muntah  ngiler  lipsrsealed 
pro demo (demo alat dapur) bener gak usah demo.mendingan anda belajar yang rajin biar bisa jadi pemimpin dan ngerasain susahnya jadi pemimpin.kemudian bikin kebijakan yg bener2 bagus hasil dari lamanya anda mengenyam pendidikan
layangseto Seperti Falsafah jawa Honocoroko , dipangku. Jadi mati , dipepet malah bisa hidup Jadi siklus gerakan mahasiswa yg heroik masih menunggu sampai keadaan menjepit mereka dng waktu dan intensitas Tinggi , dan rasanya itu tak mungkin lagi terjadi pada siklus demokrasi lima tahunan saat ini dimana kelembagaan negara pada pilar trias politica mulai tertata. Jadi adik adikku mahasiswa Belajar aja raih segera cita cita Provokasi Elite kecewa ada dimana mana , tapi menjadi bijaksana dng mengenal filsafat dan sejarah pergerakan akan membuat waktu dan peluang tidak terbuang sia2 100% saya tidak puas dng pemerintahan ini , tapi biarlah mereka diberi kesempatan mengekspresikan janji kampanyenya 4 tahun lagi,LANJUTKeN
Buyung Jangan dikatakan melempem !! itu sama saja penghinaan buat mahasiswa. Tapi para mahasiswa saat ini jauh lebih pintar dari beberapa tahun lalu, krn saat lalu, tanpa disadari para mahasiswa menjadi tunggangan politik oleh pelaku yg mengatas namakan reformasi, mengatas namakan rakyat. dll Tokh apa hasilnya buat mahasiswa ? uang kuliah dan buku pelajaran pun harganya masih mahal untuk ukuran saku mahasiswa mandiri.
yellow jaket Knapa mahasiswa gak mau ikutan Demo,karena pada *nya Pemerintahan SBY jilid II punya Qualitas,Rakyat cerdas gak bakal mau di SUAP uang 50rb an,mereka yg suka ribut-ribut di tv,itulah cerminan Manusia KARDUS bisanya cuma keritik tanpa aksi....
sipitung BIAR SIPITUNG AJA DEH YG DEMO HAHAHAHHA MONEY TALKS !!!!! lipsrsealed 
pengangguran boro2 dpt uang,nyari kerja aja skg susah.
Fajri Wah... wah... wah... Ternyata mahasiswa jaman sekarang masih mikir duit toh kalo mau turun ke jalan...??? Bagaimana mungkin mau menghentikan korupsi kalo mahasiswanya saja sudah ada benih-benih korupsinya...??? Para aktivis juga sebaiknya kalau mengkritik pemerintah juga harus langsung menarik perhatian masyarakat... Kalau mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan malah akan membuat paradigma kalau mereka itu rela bolos kuliah dan menghambur-hamburkan waktu untuk demonstrsi yang tak pernah di dengar... Saya salut dengan semangat para aktivis yang walaupun kere tapi tetap peduli dengan keadilan masyarakat... thumbs 
pro demo (masak) bener mahasiswa gak usah demo.mending belajar yang baik ntar biar bisa jadi pemimpin n bisa ngrasain susahnya jadi pemimpin.sambil bikin kebijakan yg baik hasil dari lamanya anda mengenyam pendidikan
money belum jadi pejabat atau pengusaha aja sudah mata duitan, dari tampangnya aja kelihatan mereka demonya dibayar pihak ke3. Mudah2 cepet mati kalian semua...

KPK Beri SP II untuk Syamsul, Jumat, Harus Datang ke KPK

KPK Beri SP II untuk Syamsul, Jumat, Harus Datang ke KPK

Senin, 18 Oktober 2010
Setelah mangkir pada pemanggilan 11 Oktober 2010, KPK telah melayangkan surat panggilan (SP) kedua kepada Gubernur Sumut Syamsul Arifin, tersangka dugaan korupsi APBD Langkat Tahun 2000-2007. Surat panggilan kedua dilayangkan tim penyidik KPK pada Kamis, 14 Oktober 2010. Mantan Bupati Langkat itu diminta hadir ke KPK pada Jumat (22/10) mendatang.

Sama seperti pada pengiriman surat pemanggilan pertama, tim penyidik menyerahkan surat langsung ke Syamsul. Yang menarik, surat panggilan kedua ini diserahkan ke Syamsul saat dia sedang berada di gedung DPRD Sumut. Pada Kamis (14/10) itu, Syamsul mengikuti Sidang Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2010 di gedung dewan.

Nah, lantaran surat panggilan diserahkan di gedung dewan itulah, informasi ini pun bocor dan sampai ke wartawan JPNN ini yang biasa meliput di gedung KPK. “Surat panggilan diserahkan sekitar jam 09.00,” cerita sumber di Medan yang melihat kedatangan tim penyidik ke gedung DPRD Sumut, melalui ponselnya kepada JPNN ini, kemarin (17/10).

Terkait dengan adanya surat pemanggilan kedua itu, JPNN belum berhasil minta konfirmasi Juru Bicara KPK, Johan Budi. Saat dihubungi tadi malam, ponselnya tidak aktif. Begitu pun, kuasa hukum Syamsul dari Badan Hukum-HAM DPP Golkar, Viktor Nadapdap, saat dihubungi, ponselnya juga tidak diangkat. Johan biasanya hanya mau memberikan keterangan mengenai pihak-pihak yang dipanggil KPK pada pagi hari, di hari pemanggilan itu juga.

Dilihat dari agenda kegiatan Syamsul, pemanggilan kedua itu tampaknya sudah disesuaikan. Sekedar diketahui, pada 17-18 Oktober, ada Rampinas Partai Golkar. Tentunya, Syamsul sebagai ketua DPD Golkar Sumut, juga hadir. Sementara, pada 19-20 Oktober, ada rapat koordinasi gubernur se-Indonesia di Makassar. Acara dibuka Presiden SBY di lantai 12 Mega Tower, Trans Kalla, Makassar, pada 19 Oktober pagi.

Mengenai aktifitas Syamsul pada Kamis lalu di gedung DPRD Sumut, sudah diberitakan Sumut Pos (grup JPNN) pada Jumat (15/10). Syamsul yang biasa senyum, Kamis itu hanya sesekali saja senyum. Selama di gedung dewan, terhitung lima kali dia memutar arah duduk, empat kali mengelus kepala dan dua kali menyentuh hidung. Itu setelah beberapa kali Syamsul menerima telepon dengan mimik serius.

Syamsul sempat terlihat menuju ruang belakang dan berbicara dengan beberapa orang sebelum kembali ke tempat duduk yang disiapkan untuk gubernur. Entah apa yang dibicarakan, Syamsul lalu memanggil salah seorang ajudannya yang kemudian merapikan berkas.

Saat sidang di sela untuk istirahat, salat dan makan, Syamsul tidak berlama-lama di ruang sidang seperti yang biasa dilakukannya. Bersama Hardi Muliono, orang nomor satu di Sumut ini berjalan menuju Kantor Fraksi Partai Golkar di Gedung DPRD SU yang baru. Terakhir diketahui kedatangannya untuk meramaikan hajatan yang digelar di fraksi partai berlambang pohon beringin ini.

Masih didampingi Hardi Muliono, Syamsul menuju gedung DPRD lama berjalan menuju jalan keluar. Berdiri beberapa saat menunggu mobil Toyota Inova Silver yang membawanya pergi meninggalkan gedung dewan. (sam/jpnn)(pos metro)

Jumat, 15 Oktober 2010

HUT: Tak Sebatas Membirukan Jalanan


HUT: Tak Sebatas Membirukan Jalanan

Logo HUT Ke-9 Partai Demokrat
MERAYAKAN sebuah ulang tahun bagi siapapun tentu sah saja. Dan bukan suatu yang berlebihan bila Partai Demokrat pun pada ulang tahunnya ke-9 mencoba merayakannya. Ulang tahun ke-9 itu tepatnya jatuh di tanggal 9 September 2010 lalu. Namun karena bertepatan dengan akhir Ramadan, resepsi akbar baru akan dilakukan, Minggu, 17 Oktober 2010 di Istora Senayan, Jakarta.
Perjalanan menuju 17 Oktober itu,  telah diisi dengan berbagai kegiatan sosial; mulai dari melakukan aksi kebersihan lingkungan di lima wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Administrasi Kepuluan Seribu, donor darah  hingga penanaman pohon.
Bertepatan dengan aksi menanam pohon, termasuk menanam Mangrove di Pulau Pramuka, yang secara simbolis dilakukan oleh Marzuki Alie, Ketua DPR yang juga Pembina Partai Demokrat, Sabtu pekan lalu, negeri kita sedang menghadapi keprihatinan mendalam diwarnai oleh banjir bandang di Wasior, Papua Barat.
Banyak pengamat menduga banjir itu karena faktor pembalakan liar. Presiden SBY mengatakan, untuk sementara menyebutkan, banjir belum bisa dikatakan karena pembalakan liar. Namun  kuat dugaan, banjir bandang yang terjadi, selain faktor tingginya curah hujan belakangan, ditingkah oleh perubahan cuaca, terlebih karena  kurang terencananya kita mengelola lingkungan hidup, termasuk dalam mengambil dan mengeksplor lingkungan; potensi kayu misalnya.
Di daerah berkontur berbukit berpegunungan, sangat sensitif bila menebang pohon, terutama berbatang besar dengan akar-akar tunggang yang telah berabad-abad menjaga ara tanah tak tersaput air.  Karenanya setiap langkah  memanfatkan hasil hutan, sesuai amanah Undang-Undang menggunakan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal). Namun dalam pelaksanaannya Amdal acap hanya diasosiasikan sebatas selembar kertas menerakan Amdal, lalu berkorelasi dengan nominal rupiah yang dikeluarkan, untuk mendapatkannya.
Laku instan mendapatkan kemudahan Amdal itu,  bisa jadi mengipas penyebab mudaratnya ranah kehidupan itu.
Karenanya program menanam pohon yang dilakukan dalam gelaran rangkaian HUT Partai Demokrat, oleh Ketua Umum Anas Urbaningrum,  secara simbolis  ingin menyampaikan premis, bahwa kita harus berbuat sebelum memetik.
“Melalui laku menanam, melatih diri bersabar, memiliki kepedulian merawat untuk mendapatkan hasil yang baik,” ujar Anas. Singkatnya tidak menanam kok malah mengambil, apalagi merusak; sebuah laku yang tidak fair bagi lingkungan kehidupan.
Dan gelaran kegiatan sosial Melanjutkan Bakti untuk Negeri itu, tema ulang tahun ke-9 Partai Demokrat kali ini, sesungguhnya sebuah untaian rangkaian premis: melakukan aksi bersih lingkungan, termasuk dengan memberikan sapu, pengki, ke berbagai lingkungan, adalah untuk  menandakan bahwa kita harus hidup bersih, di mana pun itu, termasuk menghindari diri dari laku korup dan memakan hak orang lain.
Menanam menyampaikan pesan bahwa untuk memakan atau mendapatkan sesuatu, kita harus berbuat terlebih dahulu. Sedangkan  mendonorkan darah – - tiga program sosial yang di jalan itu – - melatih diri untuk selalu peduli sesama, berbuat bagi kehidupan, berbuat bagi masyarakat lain yang saling membutuhkan.
“Sehingga ulang tahun kita ini, kita peringati demi mengajak diri masing-masing untuk berbuat, berinvestasi, lalu hidup bersih dalam memakan atau mengolah sesuatu sekaligus berlaku sebagai makhluk sosial peduli menolong sesama demi meningkatnya kebaikan hidup bersama,” tutur Anas Urbaningrum.
Bergitulah Pembaca, Tajuk Demokrat hari ini berkait ke gelaran perayaan HUT ke-9 Partai Demokrat.***

Kamis, 14 Oktober 2010

Kepemimpinan Dr Ir Petrus Sitepu Sebagai Bupati Karo Amat Didambakan Rakyat


Posted in Berita Utama by Redaksi on Oktober 15th, 2010
Calon Bupati Karo (SIB)
Cory Br Sebayang (SIB)
Roy Fachraby Ginting (SIB)
* Rakyat Karo Harus Tolak Calon Bupati Yang Hendak Membeli Suara Rakyat
Medan (SIB)
Menyikapi pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Karo, yang dilaksanakan 27 Oktober 2010, sejumlah tokoh masyarakat Karo menyampaikan pendapatnya tentang kepemimpinan Kabupaten Karo ke depan, Menurut Cory Sebayang yang merupakan tokoh wanita Karo di Sumut, figur Dr Ir Petrus Sitepu merupakan tipe pemimpin idaman dan amat ideal untuk memimpin Karo ke depan.
Peternakan sapi yang telah dibangun Petrus Sitepu di Berastagi,
merupakan wujud komitmennya dalam membangun perekonomian petani Karo, dan ini memberikan bukti dan bukan hanya sekedar janji, atau wacana,” ujar Cory yang 5 tahun lalu juga turut serta sebagai calon wakil Bupati Karo.
Menurut Cory, komitmen Petrus Sitepu memperhatikan nasib rakyat kecil dan petani di Karo menjadi salah satu janji politik pasangan Dr Ir Petrus Sitepu dan Kornelius Tarigan ST SH mengusung tema perubahan untuk Kabupaten Karo. ‘’Sudah menjadi tekad Petrus Sitepu dan Kornelius Tarigan, bila terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karo akan tetap berpihak kepada masyarakat kecil atau petani, sebab mereka sadar berasal dari petani dan peternak serta tahu betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Karo terutama petani,” ujar Cory Br Sebayang.
Oleh karena itu, ujar Cory, pasangan Petrus Sitepu dan Kornelius Tarigan telah menyiapkan 15 butir kontrak politik yang dinilai sebagai dasar pembawa perubahan di antaranya adalah penerapan transparansi (keterbukaan) sistem pemerintahan dan anti korupsi, memprioritaskan pembangunan bidang pertanian, kesehatan, pendidikan dan pertanian, program KTP gratis dan berasuransi, perbaikan infrastruktur jalan menuju sentra pertanian dan pariwisata, membuat sistem pertanian terpadu, jaminan pupuk bersubsidi.
Program perubahan akan menjadikan Kabupaten Karo sebagai sentra pengekspor jagung, jeruk, hortikultura yang berbasis non pestisida. Hal lain sebagai pendukung program tersebut adalah peningkatan SDM petani dengan pelatihan yang berkesinambungan, menjalin komunikasi langsung dengan petani dalam bentuk sharing langsung setiap Jumat di Pendopo Bupati, sehingga tidak akan ada jarak antara rakyat dan pemimpinnya.
Sedangkan dalam hal investasi, Cory menilai konsep untuk menarik dan mengundang investor yang dibuat Petrus Sitepu merupakan program yang amat logika. Investor yang masuk akan merasa nyaman berada Karo akan tetapi tetap harus menyesuaikan diri dengan petani, sehingga bisa sejalan dengan kebutuhan petani. Program pendukung lainnya adalah pembuatan Perda untuk melindungi petani dari persaingan harga.
Dikatakan Cory, latar belakang pendidikan dan kehidupan Petrus Sitepu yang menyelesaikan program Magister (S2) dan Doctor (S3) di Universitas of Queensland Brisbane Australia ini, tentu memahami bidang pertanian dan telah menyiapkan konsep pengembangan pertanian di Karo. Salah satu sistem yang dirubah adalah sistem agrikultur yang dinilai sudah ketinggalan jaman dan sudah saatnya diganti menjadi sistem agribisnis. Petrus Sitepu mencalonkan diri sebagai calon bupati berawal dukungan warga dari 67 desa. Di samping itu, Petrus Sitepu dalam pencalonannya didampingi oleh Kornelius Tarigan yang merupakan lulusan dari Teknik Geologi Pertambangan UPN “Veteran” Yogyakarta dan masih muda dan ini merupakan pasangan yang amat ideal. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 7 merupakan calon independen yang jadi bukti dukungan ril masyarakat.
Sedangkan tokoh seniman Karo Joey Bangun mengajak masyarakat Karo, agar memilih nomor urut tujuh pasangan Dr Ir Petrus Sitepu dan Kornelius Tarigan ST SH. Karena hanya mereka yang berasal dari petani dan peternak, sehingga tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat Karo, yang mayoritas petani, pekebun dan peternak. ‘’Siapa lagi yang akan kita pilih kalau tidak pemimpin yang tahu dengan pertanian dan peternakan sebagai soko guru perekonomian rakyat Karo, dan Petrus yang paling ideal menjadi Bupati Karo untuk 5 tahun ke depan, apalagi ia telah menunjukkan kemampuannya secara nyata dengan konsep pertanian dan peternakan Gundaling Farm di Berastagi, ujar Joey Bangun yang banyak membuat film mengangkat kebudayaan Karo ini.
Sedangkan Direktur Lembaga Pengkajian Otonomi Daerah Sumatera Utara Roy Fachraby Ginting SH MKn menyatakan pendapatnya, sosok pemimpin yang ideal dalam era otonomi daerah saat ini di Kabupaten Karo adalah Dr Ir Petrus Sitepu. Hal ini mengingat Petrus Sitepu telah lama berkecimpung dalam dunia pertanian dan peternakan dan ini menjadi nilai tambah bagi dirinya yang sudah sangat mengetahui problematika petani Karo dalam penyediaan modal pertanian, ketersediaan pupuk, bibit unggul dan pemasaran hasil pertanian. “ Problematika itu tentunya akan dapat dipecahkan Petrus Sitepu bila rakyat Karo memilihnya menjadi bupati. Tinggal bagaimana apakah rakyat Karo memilih pemimpin yang merakyat dan menjanjikan perubahan. Ini harus dibuktikan dalam Pilkada mendatang”, ujar Roy Fachraby Ginting yang juga merupakan Team Ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara ini. Roy mengajak masyarakat untuk menolak calon bupati yang hendak membeli suara rakyat.
Menurut Roy Fachraby, bukan menjadi rahasia umum lagi, pelaksanaan proses demokrasi telah menjadi ajang jual beli suara (Money Politics) untuk memenangkan para kandidat. Hal ini harus menjadi sorotan bersama, karena bisa merusak pendidikan politik pada masyarakat. Masyarkat tidak diajarkan untuk memilih para pemimpin yang benar-benar mempunyai kompetensi dalam memimpin dan mensejahterahkan rakyatnya. Sedangkan Kabupaten Karo membutuhkan pemimpin, yang benar-benar mampu membawa rakyatnya untuk dapat berpikir secara cerdas, punya hati nurani, visi kerakyatan dan misi membangun Kabupaten Karo dan itu ada pada diri Petrus Sitepu, ujar Roy Fachraby Ginting yang berprofesi sebagai Notaris dan PPAT ini.
Dikatakan Roy Fachraby, melihat dari visi, misi dan kontrak politik Petrus Sitepu, ia akan mampu membenahi hal-hal yang urgent terlebih dahulu seperti pendidikan, kesejahteraan, pekerjaan, kesehatan, moral dan lingkungan serta pemberantasan korupsi. Karena dalam pemberantasan korupsi pemimpin harus menjadi corong dan garda terdepan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Komitmen tersebut harus jelas, jangan hanya beretorika belaka, kita butuh bukti konkritnya. Apabila terdapat pejabat pemerintah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, jangan dipekerjakan lagi. “Bila perlu rekomendasikan mereka untuk segera dipecat dan saya sangat yakin ketegasan itu ada pada diri seorang Dr Ir Petrus Sitepu”, ujar Roy Fachraby Ginting. (Rel/R11/d)

Selasa, 12 Oktober 2010

Anas: Gulingkan SBY, Pikiran Orang Gelap Mata


Anas: Gulingkan SBY, Pikiran Orang Gelap Mata
Presiden belum memberikan tanggapan tentang isu peka ini.
SELASA, 12 OKTOBER 2010, 21:29 WIB
Elin Yunita Kristanti, Bayu Galih
VIVAnews - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menanggapi kabar yang beredar tentang sekelompok orang yang ingin menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono tepat setahun mereka berkuasa, pada 20 Oktober mendatang.

"Itu adalah pikiran orang yang gelap mata, sehingga gagal melihat masa depan demokrasi kita dan kehilangan kejernihan  politik," kata Anas Urbaningrum kepada VIVAnews, Selasa, 12 Oktober 2010.

Ditambahkan dia, menggulingkan presiden hasil pemilu yang demokratis dan absah adalah jalan pintas bagi orang-orang yang anti konstitusi. Kata Anas, itu adalah ancaman serius terhadap masa depan demokrasi di negeri ini.

"Meskipun pikiran dan gerakan itu minor saja, tetapi tidak boleh dibiarkan. Mesti disadarkan bahwa pilihan jalan itu destruktif dan tidak menjanjikan apa-apa, kecuali kegenitan politik yang tidak terukur."

Dari Istana, Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan adalah hak setiap warga untuk menyampaikan pandangan, pendapat, termasuk mengritik jalannya pemerintahan.  Meski demikian, ia menilai rencana penggulingan presiden merupakan sesuatu yang berlebihan.
"Terlalu jauh. Kita kan demokratis sekarang. Bahwa pemerintahan dibangun dari hasil pemilu yang sah, itu sudah jelas. Kita hormatilah hasil pemilu," katanya.

Ditanya apa tanggapan presiden soal isu ini, Julian mengatakan, "Sementara, belum ada tanggapan Presiden soal itu." (kd)

Senin, 11 Oktober 2010

RMS Menagih Janji Tiada Henti

RMS Menagih Janji Tiada Henti  
Eddi Santosa - detikNews


getty images
Den Haag - Mereka dijanjikan kemerdekaan Maluku oleh pemerintah Belanda. Karena itu, mereka bersedia eksodus ke Negeri Belanda. Tapi tak hanya janji yang diingkari, mereka juga ditelantarkan. Kekerasan pernah jadi senjata, tapi kini generasi kedua berubah haluan.

Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) dalam pengasingan, faktanya ada tapi tiada. Mereka memilih presiden dan menyusun kabinet tiap 5 tahun sekali, memperingati HUT tiap 25/4, tapi eksistensinya oleh pemerintah Belanda menurut versi resmi tidak diakui. Belanda tidak mau mengorbankan hubungan baik dan tentu saja kepentingan ekonomi yang lebih besar dengan Indonesia. Sementara bagi Indonesia, integritas wilayah dan kedaulatan tak bisa ditawar. Sudah harga mati.

"Nasib kami dibiarkan begitu saja. Secara umum pemerintah Belanda sangat tidak peduli," keluh John Wattilete di harian Reformatorisch Dagblad, (26/6/2009) silam. 

Sikap pemerintah Belanda yang habis manis sepah dibuang itu, membuat masyarakat RMS jengkel. Mereka sebagai pasukan KNIL merasa telah banyak berjasa dan sangat setia kepada kerajaan. Mereka juga patuh ketika diperintah untuk eksodus ke Negeri Belanda dengan janji akan segera kembali ke Maluku dengan negara sendiri. Sesampai di Negeri Belanda mereka hanya tinggal di kamp-kamp mengenaskan tidak sesuai impian, juga tidak boleh bekerja, sehingga mereka secara ekonomi makin mundur. 

Kejengkelan terhadap kerajaan dan perlawanan demi idealisme warisan Soumokil mendorong munculnya radikalisme di kalangan RMS di Negeri Belanda. Pada 26 Juli 1966, mereka membakar KBRI Den Haag, sebagai aksi pembalasan atas eksekusi mati terhadap Dr Soumokil. Pada musim semi 1975 mereka beraksi untuk menyandera Ratu Juniana, namun aksi tersebut gagal.

Menjelang kunjungan Presiden Soeharto, yang direncanakan selama tiga hari, mereka menyerang dan menduduki Wisma Duta di Wassenaar pada 29 Agustus 1975. Tahun yang sama, tepatnya pada 2-14 Desember 1975, mereka membajak kereta dekat kota Wijster. Pada saat bersamaan pada 4 Desember 1975, mereka beraksi menduduki Konsul Jenderal RI di Amsterdam.

Pada 23 Mei 1977, mereka membajak kereta api dekat kota De Punt dan pada saat bersamaan menduduki serta menyandera sebuah sekolah di Bovensmilde. Setelah kereta dan seluruh penumpanganya dibajak selama 20 hari, mereka diserbu pasukan marinir Belanda pada 11 Juni 1977. Tercatat dua orang penyandera dan satu penumpang tewas.

Aksi bersenjata yang terakhir dilakukan RMS adalah menyerang gedung provinsi Assen pada 13 Maret 1978 silam. Di hari pertama, mereka langsung menembak mati seorang ambtenaar. Di hari kedua seorang ambtenaar lagi ditembak. Aksi mereka dihentikan dengan serbuan pasukan gabungan polisi dan tentara Belanda.

Deretan aksi kekerasan itu meninggalkan memori buruk di kalangan masyarakat Belanda, yang membuat kontraproduktif bagi idealisme RMS dan semakin menjauhkan dari simpati. Di tangan presiden generasi kedua John Wattilete, yang juga seorang advokat, cara-cara lama itu ditinggalkan. 

Wattilete memanfaatkan media untuk menarik perhatian bagi perjuangan RMS. "Yang lebih berhak merasa terusik kehormatannya itu rakyat Maluku. Mereka bukan hanya terhina, tapi ternista," ujar Wattilete ketika ditanya pers apa tanggapannya atas keputusan presiden SBY membatalkan kunjungan karena merasa terusik kehormatannya.

Wattilete adalah generasi kedua RMS yang lahir di Negeri Belanda. Presiden-presiden RMS sebelumnya dari generasi pertama, mulai dari Dr Chr RS Soumokil, Johan Manusama, dan Frans Tutuhatunewa semua lahir di Maluku. Pentolan RMS lainnya, yakni jurubicara Wim Sopacua juga dari generasi sebaya Wattilete. Sedangkan dari generasi belia ada nama Joram Tentua dari Perintis Aksi Kilat (PAK), yang berbasis di Capelle a/d Ijssel.

Dalam pidato pengukuhannya sebagai Presiden RMS 18 Mei 2010 kemarin, Wattilete menegaskan kembali bahwa dia akan terus menghidupkan cita-cita negara Maluku Merdeka. Ketika Indonesia mengimplementasikan otonomi daerah, Wattilete bersama delegasi anggota kabinet RMS telah dua kali berkunjung ke Indonesia dan membahas intensif dengan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai peluang otonomi (NRC Handelsblad, edisi 3/2/2000).

Jalan panjang meneruskan warisan Soumokil itu diakui Wattilete semakin tidak mudah. Untuk menyusun kabinet saja sudah sulit mencari orang yang mau, apalagi tidak ada gaji untuk mereka. "Kami terus berjuang karena ketidakadilan terhadap kami, tapi banyak menyita waktu dan kami tidak menerima gaji. Oleh sebab itu sangat sulit untuk menemukan orang yang mau jadi anggota kabinet," demikian Wattilete.