Jaringan Nusantara : Awas, Politisi Korup dan Bermasalah di Partai Demokrat

Hery Nugroho

JAKARTA,RIMANEWS- Jaringan Nusantara (JN), organisasi pemuda pro SBY, memprihatinkan bercokolnya politisi-politisi bermasalah di dalam tubuh kepengurusan Partai Demokrat (PD) 2010-2015 yang diumumkan Kamis (17/6) lalu.

‘’Sikap Anas yang membiarkan kepengurusannya dipenuhi politisi-politisi bermasalah disesalkan. Jika kepengurusan PD tidak direvisi secepatnya, saya yakin citra PD yang telah dibangun dengan baik oleh SBY akan rusak,’’ kata  Heru Dharsono.

"Karena itu, Anas  Urbaningrum sebagai Ketua Umum harus secepatnya mengklarifikasi persoalan hukum yang melibatkan beberapa pengurus inti PD sehingga tidak muncul kesan bahwa para politisi bermasalah itu mencari perlindungan dari kejaran aparat hukum dengan menjadi pengurus partai pemenang pemilu," tandas Koordinator Pelaksana Jaringan Nusantara, Heru Dharsono dalam siaran persnya.

Heru menyebutkan beberapa nama yang harus diklarifikasi oleh Anas. Pertama, Johny Allen Marbun. Wakil Ketua Umum PD itu masih akan diperiksa KPK berkaitan dugaan kasus suap dana stimulus fiskal 2009 di Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, rekan Johny di DPR, Abdul Hadi Djamal (FPAN) bahkan telah divonis tiga tahun penjara dalam kasus yang
sama.

Kedua, Bendahara PD, Nazar. Kader PPP yang loncat pagar itu, menurut informasi yang beredar pernah diperiksa Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan proyek fiktif di sebuah Kementerian.

“Ketiga, Djufri. Walikota Bukittinggi 2005-2010 yang didapuk menjadi Ketua Divisi Dalam Negeri PD, sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Kota Bukittinggi tahun 2007 oleh Kejati Sumatera Barat” ujar Heru.

Karena itu, ia menyesalkan Anas yang seolah membiarkan kepengurusannya dipenuhi politisi-politisi ‘ruwet’. Sikap Anas itu dianggapnya seperti menantang keinginan publik. “Jika kepengurusan PD tidak direvisi secepatnya, saya yakin citra PD yang telah dibangun dengan baik oleh SBY akan rusak. Kesolidan partai dalam menghadapi Pemilu 2014 pun
terancam,” lanjutnya.

Padahal, kata Heru, tantangan PD dalam Pemilu depan jauh lebih berat karena PD tak bisa mengandalkan figur lagi lantaran SBY telah menjabat Presiden dua kali.

Sebelumnya, JN mengkritik keras keras Kepengurusan PD yang didominasi kelompok Anas. Pasalnya, kepengurusan itu disebut hanya mementingkan kelompok Anas, khususnya koneksi Himpunan Mahasiswa Islam. “Bahkan Nazar yang kader PPP pun bisa menjabat posisi yang sangat strategis,” kata Heru.

Anas dianggap gagal mengakomodasi organisasi-organisasi pendukung SBY, seperti Barindo, JN, Majelis Dzikir Nurussalam, dan lain-lain. “Anas menafikkan peran organisasi-organisasi itu. Ia sepertinya lupa bahwa ketika SBY diserang DPR karena kasus Century, organisasi seperti JN-lah yang berdiri di depan dalam membela SBY. Anas sendiri, yang saat itu menjadi Ketua Fraksi PD, justru gagal dalam melakukan lobi parlemen,” kata tandasnya.

Soal 130 Nama Pengurus

Kurang dari sebulan setelah Kongres Ke-2 Partai Demokrat di Padalarang, Bandung, Jawa Barat, akhir Mei lalu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya mengumumkan 130 nama dan jabatan DPP Partai Demokrat periode 2010-2015.

Ke-130 nama itu diseleksi dari sekitar 2.000 riwayat hidup yang masuk ke formatur Kongres Ke-2 Partai Demokrat, yang beranggotakan 11 nama. Ketua formatur dipimpin Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI.

Pengumuman pengurus disampaikan Anas dalam keterangan pers di kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, Kamis (17/6/2010) kemarin. Dalam keterangan pers itu hadir sejumlah fungsionaris baru, di antaranya Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, yang juga putra bungsu Presiden Yudhoyono, Edhie Baskoro Yudhoyono.

Menurut Anas kepada Kompas, Kamis malam tadi, dari 130 nama, sebagian adalah kader lama Partai Demokrat dan sebagian besar lainnya nama-nama baru. "Kami meramu semua potensi partai untuk menjadi energi kekuatan ke depan. Ini menegaskan kongres Partai Demokrat melakukan kemenangan bersama dan menegaskan partai yang terbuka sehingga bisa menerima tokoh baru yang bisa menerima manifesto politik memajukan Partai Demokrat," ujar Anas.

Dalam kepengurusan itu tercatat pula wajah baru, di antaranya aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL), Ulil Abshar Abdalla, dan aktivis Imparsial, Rachland Nasidik. Ada juga yang berlatar belakang pengacara, seperti Denny Kailimang dan Hinca Panjaitan.

Sedangkan ekonom seperti Ikhsan Modjo di Departemen Keuangan dan pengamat sosial yang juga Staf Ahli Kepala Kepolisian Negara RI Kastorius Sinaga sebagai Ketua Departemen Perencanaan Pembangunan Nasional. Juga konsultan properti Panangiang Simanungkalit.

Tercatat pula anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati, dan Bupati Kutai Timur Irsan Noor. Setidaknya ada juga tercatat beberapa rekan satu angkatan Yudhoyono di Akademi Militer tahun 1973, seperti Toto Riyanto yang menjadi Direktur Eksekutif Partai Demokrat dan C Simbolon yang menjadi Ketua Departemen Politik dan Keamanan, selain juga sepupu Yudhoyono, Sartono Hutomo.

Bahkan, ada pula adik kandung Ibu Ani Yudhoyono yang menjadi anggota DPR, Hertanto Eddhie Wibowo. Tak ketinggalan ada juga adik kandung Ketua DPP Partai Demokrat sebelumnya, Hadi Utomo, yakni Agus Hermanto, dan putra Hadi Utomo sendiri, Nurcahyo Anggoro Jati, yang berada di departemen yang sama, yaitu Komisi Pemenangan Pemilu. 

Hormati Jhonny Allen

Tentang posisi Jhonny Allen Marbun sebagai Wakil Ketua Umum I, yang pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap rekanan Kementerian Perhubungan, Anas menyatakan, pihaknya menghargai hak politik kader partai untuk berkiprah optimal.

"Namun, pada saat yang sama, kami juga menghormati aparat hukum dalam penanganan kasusnya. Kami tidak mau berkomentar lebih jauh," tandas Anas.

Adapun mengenai Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid yang sempat disebut-sebut akan masuk dalam kepengurusan Partai Demokrat, Anas mengakui awalnya memang terjadi komunikasi yang intensif setelah adanya pertemuan pemikiran. Namun, akhirnya, Usman menyatakan saatnya bukan sekarang. "Keputusan Usman Hamid harus saya hormati," lanjutnya.

Wakil Sekjen II Saat Mustofa menyatakan, "Kalau Andi Nurpati, kami akan menyerahkan ke dia untuk memilih, apakah terus menjadi pengurus Partai Demokrat atau menjadi anggota KPU."

Sementara itu, politikus senior Partai Demokrat, yang pernah menjadi ketua tim pemenangan Anas, Achmad Mubarok, tidak mau berkomentar tentang nama-nama yang masuk. "Tugas saya mengusulkan saja. Saya kira Anas sudah begitu besar memberikan ruang untuk mengakomodasi bekas rivas-rivalnya dalam kepengurusan yang baru itu," tandasnya